Jamuan Rakyat dan Politik Pangan India
Tradisi makan bersama dalam jumlah besar di India bukan sekadar praktik sosial biasa, melainkan fenomena historis yang berlapis makna. Ia lahir dari perpaduan ajaran keagamaan, kebutuhan sosial, serta strategi politik para penguasa dalam merawat legitimasi kekuasaan. Dari kuil-kuil Hindu kuno hingga istana-istana Mughal, budaya jamuan kolektif telah membentuk wajah masyarakat India selama ribuan tahun.
Jejak paling awal dapat ditelusuri pada periode Weda, ketika ritual yajna menjadi pusat kehidupan religius. Setelah persembahan kepada dewa, makanan dibagikan kembali kepada umat sebagai prasada. Praktik ini menegaskan bahwa makanan bukan sekadar kebutuhan biologis, tetapi juga medium sakral yang mempererat hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya.
Memasuki era klasik dan abad pertengahan, dapur-dapur kuil berkembang menjadi institusi sosial besar. Salah satu contoh paling monumental adalah dapur di Kuil Jagannath yang sejak abad ke-12 memasak dalam skala masif bagi para peziarah. Sistem ini tidak hanya melayani ritual, tetapi juga menopang ekonomi lokal dan distribusi pangan.
Di banyak wilayah India Selatan, kuil berfungsi sebagai pusat cadangan pangan dan distribusi sosial. Dalam masa sulit, lumbung kuil menjadi penyangga masyarakat. Di sini, agama dan kesejahteraan sosial menyatu dalam praktik nyata.
Tradisi bhandara, yakni jamuan makan gratis bagi masyarakat umum, juga berkembang luas di kalangan Hindu. Praktik ini sering dilakukan sebagai bentuk nazar, amal, atau peringatan hari besar keagamaan. Nilai utamanya adalah dana atau sedekah makanan sebagai kewajiban moral.
Ketika Islam hadir di India pada abad ke-12 melalui Kesultanan Delhi, tradisi makan bersama menemukan bentuk baru. Konsep sedekah dalam Islam memperkuat budaya berbagi makanan, terutama melalui institusi langar dan niyaz di lingkungan sufi.
Kompleks Dargah Nizamuddin Auliya sejak abad ke-14 dikenal rutin membagikan makanan kepada siapa pun tanpa memandang latar belakang agama. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana spiritualitas sufi menekankan inklusivitas sosial.
Pada masa pemerintahan Akbar di abad ke-16, jamuan besar juga menjadi bagian dari kebijakan sosial kekaisaran. Selain pesta istana, dapur umum dibuka untuk membantu rakyat miskin dan musafir. Kebijakan ini memperkuat citra penguasa sebagai pelindung semua golongan.
Namun sejarah jamuan rakyat di India tidak selalu lahir dari kemakmuran. Dalam sejumlah periode, ia justru muncul sebagai respons terhadap paceklik dan kelaparan massal. Krisis pangan memaksa raja dan sultan membuka lumbung kerajaan demi mencegah kerusuhan sosial.
Dalam konsep raja dharma Hindu, penguasa memiliki kewajiban moral melindungi rakyat dari kelaparan. Membuka gudang gandum dan membagikan makanan bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan kewajiban religius. Kegagalan memenuhi tanggung jawab ini dianggap mencederai legitimasi raja.
Pada masa Kesultanan Delhi, beberapa penguasa berupaya menyalurkan bantuan pangan saat krisis, meski efektivitasnya beragam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dapur umum dan pengurangan pajak menjadi langkah darurat yang sering ditempuh.
Di era Mughal, bantuan saat paceklik semakin terorganisir. Selain distribusi makanan, pemerintah mendorong proyek-proyek publik seperti pembangunan kanal dan benteng. Rakyat yang menerima bantuan kerap dilibatkan dalam pekerjaan umum sebagai bentuk kontribusi produktif.
Model ini dapat dipahami sebagai cikal bakal sistem “food for work.” Bantuan pangan diberikan sembari membuka lapangan kerja dalam proyek kerajaan. Dengan cara itu, stabilitas sosial dapat dijaga dan infrastruktur tetap berkembang.
Pada abad ke-19, saat India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, sistem serupa diterapkan secara lebih birokratis. Dalam peristiwa kelaparan besar 1876–1878, pemerintah kolonial menjalankan proyek kerja umum dengan imbalan makanan atau upah minimum.
Meski sering dikritik karena standar bantuan yang minim, kebijakan tersebut menunjukkan kesinambungan ide bahwa negara bertanggung jawab memberi makan rakyat saat krisis. Tradisi lama tentang dapur umum dan distribusi pangan menemukan bentuk administratif baru.
Dengan demikian, tradisi makan bersama di India memiliki dua akar kuat. Pertama, akar religius yang tumbuh dari konsep prasada, sedekah, dan amal lintas agama. Kedua, akar krisis sosial yang mendorong penguasa bertindak saat kelaparan melanda.
Keduanya kerap beririsan. Dalam masa paceklik, jamuan rakyat bisa diselenggarakan dengan legitimasi keagamaan sekaligus tujuan politik. Ritual, amal, dan stabilitas negara berjalan beriringan.
Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana makanan menjadi instrumen kekuasaan yang halus. Memberi makan rakyat berarti merawat loyalitas mereka. Dalam masyarakat agraris yang rentan terhadap gagal panen, kebijakan pangan menjadi fondasi legitimasi politik.
Hingga hari ini, dapur umum di kuil, masjid, dan dargah tetap hidup di berbagai kota India. Ia menjadi simbol kesinambungan sejarah panjang yang menghubungkan agama, solidaritas sosial, dan politik kesejahteraan.
Pada akhirnya, jamuan rakyat di India bukan sekadar peristiwa makan bersama. Ia adalah cermin dinamika peradaban yang memadukan spiritualitas, krisis, dan strategi kekuasaan dalam satu piring yang dibagi bersama.
No comments